Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Pemohon Keluhkan Ketidakpastian Informasi Layanan Sertipikat Pengganti di BPN Pelalawan

busernett88
×

Pemohon Keluhkan Ketidakpastian Informasi Layanan Sertipikat Pengganti di BPN Pelalawan

Sebarkan artikel ini

IMG 20260217 WA0037

Pelalawan, Busernet.co.id ll Proses permohonan Sertipikat Pengganti karena hilang di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan menuai perhatian. Pemohon Ibu R (57) menilai adanya perubahan penyampaian informasi administratif yang diterimanya secara bertahap, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses pelayanan.

Permohonan yang diajukan adalah penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang atas nama Tajudin, dengan pemohon R bertindak selaku kuasa dari para ahli waris. Namun, dalam proses komunikasi melalui pesan WhatsApp, pemohon R mengaku sempat diminta melampirkan sejumlah dokumen yang dinilai tidak termasuk syarat utama permohonan sertipikat pengganti.

“Awalnya diminta melampirkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB), lalu alasan berubah ke entri data penerbitan Surat Perintah Setor (SPS) PNBP, kemudian diminta Akta Kuasa. Setelah ada pemberitaan, barulah dijelaskan secara rinci bahwa sertipikat pengganti tetap diterbitkan atas nama Tajudin,” ujar pemohon kepada media ini.

Pemohon R mengungkapkan, “Saya sudah mempertanyakan pada Jumat 13 Februari lalu melalui call center WhatsApp BPN Pelalawan terkait tindak lanjut sesudah bayar SPS PNBP untuk pelayanan sertifikat pengganti karena hilang, pelayanan sumpah dan naskah pengumuman untuk penggantian blangko sertifikat serta biaya salinan surat ukur, namun belum ada memberikan jawaban,” pungkasnya.
Menurut pemohon R, permohonan yang diajukan bukanlah balik nama maupun peralihan hak kepada pembeli, melainkan murni permohonan sertipikat pengganti karena hilang sebagaimana diatur dalam ketentuan pertanahan.

Sementara itu, pihak BPN Pelalawan dalam keterangannya menyampaikan bahwa sertipikat pengganti yang diterbitkan tetap atas nama pemegang hak semula, yakni Tajudin. Adapun proses lanjutan seperti balik nama dan peralihan hak kepada pembeli merupakan tahap tersendiri yang harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BPN juga menjelaskan bahwa PJB diperlukan pada saat pendaftaran peralihan hak kepada pembeli, bukan pada tahap penerbitan sertipikat pengganti. Pemohon diminta menghadirkan seluruh ahli waris untuk melakukan sumpah sertipikat hilang serta melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Surat Perintah Setor yang telah diterbitkan.

Pemohon berharap ke depan BPN Pelalawan dapat memberikan informasi yang lebih konsisten dan responsif, agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam mengurus administrasi pertanahan.

“Yang kami minta hanya kepastian prosedur dan keseragaman pelayanan, supaya masyarakat paham mana tahapan yang wajib dan mana yang merupakan proses lanjutan,” tutupnya.

Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!