Sumedang, – Busernet.co.id – Beberapa perusahaan pabrik tahu di wilayah Kebon Hui RW 06 desa Margajaya Tanjungsari Sumedang diduga terindikasi beroperasi tanpa izin yang sah. Bahkan, keberadaan pabrik-pabrik tersebut berdiri di kawasan Lahan PJKA.
Menurut Ketua Umum Simpe Nasional Edi Sutiyo S.H, tindakan tersebut mengindikasikan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Para pengusaha yang mengabaikan pengelolaan limbah terancam sanksi pidana serius sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Selain persoalan lingkungan, legalitas bangunan pabrik juga menjadi pertanyaan besar karena diduga berdiri di atas lahan milik PT KAI (dahulu PJKA). Edi Sutiyo S.H meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan terhadap pabrik-pabrik tahu yang diduga tidak memiliki izin dan berdiri di kawasan jalur PJKA.
“Keberadaan pabrik-pabrik tahu yang diduga tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar keselamatan dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti kecelakaan kerja, kebakaran, dan terutama mengganggu pencemaran lingkungan,” ujar Edi Sutiyo S.H.
Pemerintah setempat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pabrik-pabrik tahu yang diduga tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar keselamatan. “Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini serta mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
(Jenal)









