Banten,- busernet.co.id // Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemilihan BPD Tahun 2011, telah diatur secara jelas mengenai pihak-pihak yang memiliki hak untuk dipilih serta pihak-pihak yang memiliki hak memilih dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Menurut narasumber yang enggan disebutkan identitasnya, musyawarah pembentukan dan pemilihan panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dinilai tidak dilaksanakan secara transparan.
Narasumber tersebut menyebutkan bahwa tidak terdapat undangan resmi dari Pemerintah Desa (Pemdes) Buni Bakti maupun dari Kepala Desa kepada unsur tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas Desa Buni Bakti. Hal tersebut diungkapkan narasumber kepada wartawan pada Kamis, 05/02/2026.
Undangan rapat penting melalui group whatssap ini mencerminkan lemahnya tata kelola administrasi di Desa Buni Bakti, seharusnya undangan rapat penting disampaikan secara resmi dengan surat berkop surat Desa. Padahal, rapat pembentukan dan pemilihan panitia pemilihan BPD merupakan agenda strategis dan fundamental, mengingat BPD memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam proses pembangunan desa serta penggunaan anggaran Dana Desa.
Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Bagian Keempat Mekanisme Pelaksanaan Pembentukan BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati, yang menegaskan bahwa pembentukan anggota BPD dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara (voting) oleh peserta rapat musyawarah yang hadir berdasarkan undangan resmi, di mana setiap peserta memiliki satu hak suara dan pemungutan suara dilakukan secara terbuka.
Dengan demikian, praktik pembentukan panitia pemilihan BPD Buni Bakti yang hanya mengandalkan undangan melalui grup WhatsApp tanpa mekanisme administratif yang sah dan tertulis dinilai bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati. Kondisi ini semakin menguatkan dugaan adanya cacat administrasi dalam proses pembentukan panitia pemilihan BPD di Desa Buni Bakti.
(Roni)













