Bogor – busernet.co.id // SUB Garnisun (SUBGAR) 0606 Kabupaten Bogor menggelar Sosialisasi Perawatan Jenazah (Watjah) kepada anggota PEPABRI dan PERIP DPC Kabupaten Bogor, sebagai upaya memberikan pemahaman menyeluruh terkait hak dan tata cara pengurusan perawatan serta pemakaman jenazah purnawirawan TNI, khususnya bagi para istri dan janda purnawirawan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua PEPABRI Kabupaten Bogor Kolonel Purnawirawan H. M. Imran U., jajaran Garnisun, serta para anggota PEPABRI dan PERIP. Sosialisasi berlangsung dengan suasana interaktif dan diikuti dengan antusias oleh peserta.
Ketua PEPABRI Kabupaten Bogor, Kol. Purn. H. M. Imran U., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini sangat penting mengingat masih banyak istri atau keluarga purnawirawan yang belum memahami hak-haknya terkait perawatan jenazah ketika suami atau anggota keluarga meninggal dunia.
“Intinya, sosialisasi dari SUBGAR Kabupaten Bogor ini untuk memperjelas dan mempertegas kembali ketidaktahuan para ibu-ibu istri purnawirawan terkait pengurusan perawatan jenazah. Banyak yang memiliki hak, namun tidak mengerti bagaimana cara mengurusnya. Karena itu, kami menghadirkan Garnisun agar hak dan kewajiban para istri atau janda purnawirawan dapat dipahami dengan baik, termasuk terkait pemakaman,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapten Inf Yaman dari Garnisun memberikan penjelasan teknis terkait persyaratan administrasi perawatan dan pemakaman jenazah, termasuk ketentuan masa dinas, kelengkapan administrasi, serta perbedaan prosedur antara TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Ia menekankan bahwa kelengkapan administrasi menjadi faktor utama dalam penentuan hak perawatan jenazah, termasuk pemakaman secara militer. Saat ini, sebagian besar pengurusan telah dilakukan secara online, sehingga data yang masuk tidak dapat didaftarkan ganda dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Lettu Teguh, selaku Pasiops Garnisun, menambahkan bahwa setiap anggota TNI yang tidak melakukan pelanggaran selama masa dinas berhak mendapatkan upacara pemakaman secara militer, baik di Taman Makam Pahlawan maupun taman makam lainnya sesuai ketentuan.
“Upacara pemakaman akan dibacakan riwayat dinas almarhum sebagai bentuk penghormatan negara. Karena itu, kelengkapan data ahli waris dan riwayat dinas sangat penting agar hak tersebut dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan mekanisme pengajuan hak pemakaman, termasuk proses pencairan bantuan yang dilakukan secara bertahap per semester, serta kendala yang kerap terjadi akibat keterlambatan administrasi atau pembaruan data.
Kegiatan sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala dan pertanyaan seputar persyaratan dokumen, mekanisme pelaporan kematian, hingga teknis pelaksanaan upacara pemakaman militer.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para anggota PEPABRI dan PERIP, khususnya keluarga purnawirawan TNI, memahami dengan jelas hak dan prosedur perawatan jenazah, sehingga tidak mengalami kesulitan saat mengurusnya di kemudian hari.
(Nugraha)













