SUKABUMI – busernet.co.id // Kepolisian Resor Sukabumi melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim berhasil mengungkap dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) Tahun Anggaran 2020 hingga 2022 di Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial G.I. (52) yang merupakan mantan Kepala Desa (eks) Karangtengah.
Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, tersangka terbukti melakukan penyalahgunaan Dana Desa yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Tersangka diduga menyalahgunakan Dana Desa pada program Bantuan Langsung Tunai tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022. Dana tersebut tidak sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi,” ujar AKBP Dr. Samian.
Perbuatan tersebut diketahui terjadi pada Oktober 2024 di Kantor Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan penyidik, Desa Karangtengah tercatat menerima alokasi dana BLT Desa sebesar Rp1.692.000.000,-.
Namun dalam pelaksanaannya, tersangka diduga menyisihkan sebagian dana tersebut dan memerintahkan perangkat desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif, termasuk dengan memalsukan tanda tangan penerima manfaat BLT Desa.
Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp1.354.700.000,-.
“Tersangka secara sadar memerintahkan pembuatan LPJ fiktif guna menutupi perbuatannya. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang sangat merugikan masyarakat dan keuangan negara,” tegas Kapolres.
Atas perbuatannya, tersangka G.I. dijerat dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya selaku kepala desa untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.
Berdasarkan penerapan pasal tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
Kapolres Sukabumi menegaskan bahwa penerapan pasal ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum secara tegas dan profesional.
“Kami menerapkan pasal secara maksimal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tersangka. Penanganan perkara ini merupakan wujud komitmen Polres Sukabumi dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang merugikan masyarakat dan keuangan negara,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa Polres Sukabumi tidak akan mentolerir praktik korupsi dalam bentuk apa pun, terlebih yang menyangkut dana untuk kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, penyidik Unit Tipidkor Polres Sukabumi masih terus melakukan pengembangan penyidikan untuk mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut.
(Dn)









