Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Investasi

Penegakan Hukum Dipertanyakan: Tambang Ilegal Krek Berjalan, Aparat Tak Bertindak

busernett88
×

Penegakan Hukum Dipertanyakan: Tambang Ilegal Krek Berjalan, Aparat Tak Bertindak

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20260126 224435 WhatsApp

Tuban  | busernet.co.id — Di Krek, persoalannya sederhana namun memalukan: aktivitas tambang yang diduga ilegal berjalan terbuka, sementara penegakan hukum tak bergerak. Tambang yang oleh warga dikaitkan dengan Ida beroperasi rutin, alat berat aktif, distribusi material berlangsung normal—tanpa segel, tanpa penyitaan, tanpa penghentian.

Fakta lapangan ini tidak memberi ruang bagi alasan ketidaktahuan. Aktivitas tambang berskala besar mustahil luput dari pengawasan. Maka ketika tidak ada langkah konkret, publik berhak mempertanyakan: ini kelalaian, atau pembiaran?

Yang menjadi sorotan bukan sekadar siapa pemiliknya, melainkan ketiadaan tindakan aparat. Hukum seharusnya bekerja melalui mekanisme yang jelas: pemeriksaan izin, penghentian operasi, penyegelan lokasi, penyitaan alat berat bila terbukti melanggar. Namun di Krek, mekanisme itu seolah tidak berlaku.

Di lapangan, warga menyampaikan satu dugaan yang konsisten: adanya perlindungan oleh oknum berseragam coklat. Dugaan ini tidak muncul dari spekulasi liar, melainkan dari pola diam yang berulang di tengah pelanggaran yang kasat mata.

Kontrasnya mencolok dan menyakitkan. Pelanggaran kecil cepat ditertibkan, sementara aktivitas besar yang merusak lingkungan dan ruang hidup justru dibiarkan berlarut. Ini membentuk persepsi serius tentang penegakan hukum yang selektif—tegas ke bawah, tumpul ke atas.

Pertanyaan publik kini tegas dan tak bisa dihindari:
Jika tambang ini ilegal, mengapa masih beroperasi?

Mengapa alat berat tidak disita?

Mengapa tidak ada tindakan administratif maupun pidana yang terlihat?

Siapa yang bertanggung jawab atas pembiaran ini?

Diamnya aparat bukan lagi pilihan aman. Diam justru memperkuat kecurigaan dan melemahkan wibawa institusi. Dalam konteks penegakan hukum, ketiadaan tindakan adalah tindakan itu sendiri.

Publik tidak menuntut pernyataan normatif.

Publik menuntut langkah konkret.

Hentikan jika ilegal.

Buka ke publik jika legal.

Karena selama tambang di Krek terus berjalan tanpa sentuhan hukum, satu kesimpulan akan terus menguat:
bukan hukum yang kalah oleh pelanggaran, tetapi penegakan hukum yang memilih untuk tidak bertarung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!