Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Laporan Khusus

Tunjangan rumah DPRD Provinsi Banten cukup fantastis, Sementara Warga Lebak Gedong tinggal 6 Tahun di bawah tenda Terpal biru.

busernett88
×

Tunjangan rumah DPRD Provinsi Banten cukup fantastis, Sementara Warga Lebak Gedong tinggal 6 Tahun di bawah tenda Terpal biru.

Sebarkan artikel ini

Img 20260115 wa0003

Lebak, – Berdasarkan aturan gubernur (Perbul) nomor 31 tahun 2024 tunjangan rumah anggota dewan propinsi : Ketua DPRD Rp 49,8 juta/bulan, Wakil Ketua DPRD Rp 45,6 juta/bulan dan anggota DPRD Rp 43 juta/bulan. Jika dihitung per tahun atau 12 bulan tapi bukan 14 bulan yah seperti tunjangan lain, jadi total tunjangan perumahan DPRD Banten sekisar Rp. 51,7 Miliar sunguh pantasti bukan, sementara Saudara Kita di Warga Huntara Korban bencana alam di Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak tidur berlangitkan terpal biru selama 6 Tahun.

Sekitar 241 kepala keluarga kirban bencana longsor awal 2020 masih tinggal di hunian sementara (Huntara) kampung Cigobang Desa banjarsari kecamatan Lebakgedong Kabulaten Lebak-Banten.
Dengan kondisi sangat tidak layak dan akses kelokasi yang sangat sulit dijangkau, ratusan korban samoai sekarang masih mengungsi dalam tendang yang dibangun di jalan baru cigobang yang merupakan lanjutan proyek jalan Cikumpay gunung luhur (Citorek)-Cigobang menuju cileuksa Kecamatan Sukajaya dan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Persoalan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Lebak hingga kini belum juga tuntas. Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Juwita Wulandari, yang menilai lambannya penyelesaian huntara disebabkan oleh janji-janji pemerintah di tingkat atas yang tak kunjung terealisasi.

Menurut Juwita, masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketidakpastian tersebut. Ia menegaskan, persoalan huntara yang berlarut-larut tidak boleh terus dibiarkan tanpa kejelasan arah kebijakan.Ini kan sebenarnya banyak janji-janji dari pihak-pihak di atas yang akhirnya kita yang jadi korban, kata Juwita kepada BANPOS, saat ditemui di lingkungan Setda Lebak, kemarin (13/1).

Sebagai bentuk keseriusan DPRD, Juwita mengungkapkan pihaknya telah menjadwalkan rapat dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada Rabu (14/1). Rapat tersebut bertujuan untuk menginventarisasi langkah konkret yang dapat ditempuh, terutama program-program yang bersumber dari pemerintah pusat.Dari Jumat kemarin sudah terencana, jam 10.00 WIB memanggil dinas terkait.

Misalnya Dinsos, apa saja yang bisa diajukan program dari pusat,” ujarnya.
Tak berhenti di tingkat daerah, DPRD Lebak juga berencana membawa persoalan huntara ini ke level nasional.

Juwita memastikan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan anggota DPR RI agar kementerian terkait di pemerintah pusat lebih fokus menangani huntara yang hingga kini masih berstatus bencana nasional. Nanti kita DPR juga akan ke DPR RI untuk mendorong kementerian-kementerian di pusat agar lebih fokus terhadap huntara, karena ini masih bencana nasional, tegasnya.

Juwita menekankan, secara kewenangan setiap tingkatan pemerintahan telah memiliki porsi dan tanggung jawab masing-masing. Untuk level kabupaten,
ia menilai Pemkab Lebak sejatinya telah menjalankan kewajibannya.

Diarenakan sudah ada ranah sendiri-sendiri, ranah kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, untuk ranah kabupaten sebenarnya sudah diselesaikan, jujarnya…

(Roni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!