Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Banjir & Longsor

Bupati–Wabup Sukabumi Dampingi Menko PM pada Agenda Penanganan dan Pemulihan Pascabencana

busernett88
×

Bupati–Wabup Sukabumi Dampingi Menko PM pada Agenda Penanganan dan Pemulihan Pascabencana

Sebarkan artikel ini

Img 20251127 wa0014

SUKABUMI,-Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Wakil Bupati H. Andreas mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, dalam kunjungan kerja ke Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kamis (27/11/2025).

Kunjungan tersebut difokuskan pada percepatan pemulihan serta pembangunan ketahanan bencana melalui skema Pelindungan Sosial Adaptif (PSA) dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menangani warga terdampak bencana longsor yang terjadi di wilayah Kecamatan Cisolok.

Sedikitnya 10 unit rumah di Desa Sukarame dan 5 unit rumah di Desa Wangunsari akan dibangun sebagai pengganti hunian warga yang rusak akibat bencana beberapa waktu lalu.

Menko PM A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah saat ini mengadopsi pendekatan Pelindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai fondasi baru dalam mitigasi, penanganan, dan pemulihan bencana. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit dan kembali hidup secara layak.

“Pelindungan Sosial Adaptif ini adalah antisipasi komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, instansi, dan masyarakat untuk mendeteksi kerawanan bencana sejak dini,” ujar Menko Muhaimin.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memperluas cakupan PSA, termasuk peningkatan manfaat bantuan sosial bagi daerah-daerah terdampak bencana.

“PSA memastikan semua kebutuhan tertangani, mulai dari perlindungan sosial, identitas kependudukan, hingga bantuan iuran dan layanan lainnya,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko juga menyoroti pentingnya pendataan administrasi kependudukan. Ditemukan 202 keluarga terdampak bencana belum memiliki dokumen kependudukan, sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi syarat utama untuk mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, dan dukungan pemulihan ekonomi.

Ia menegaskan bahwa negara wajib memberikan kemudahan akses layanan kependudukan, khususnya di wilayah rawan bencana.

Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan bahwa pembangunan rumah bagi korban bencana mendapat dukungan dari DPR RI dan sejumlah pihak perbankan sebagai wujud solidaritas dalam pemulihan pascabencana.

“Ini bentuk kegotongroyongan. Mudah-mudahan dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkapnya.

Bupati menargetkan pembangunan rumah korban bencana dapat rampung dalam waktu satu hingga dua bulan.

“Insya Allah satu sampai dua bulan pembangunan rumah ini bisa selesai,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan, Menko PM bersama Bupati, Wakil Bupati, anggota DPR RI, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan melakukan penanaman bibit pohon mahoni dan sengon secara simbolis. Kegiatan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan belasan unit rumah bagi warga terdampak.

Sejumlah bantuan juga diserahkan secara simbolis, di antaranya 15 unit rumah lengkap dengan listrik dan air bersih, renovasi 38 rumah, perbaikan akses jalan, pemberian bibit pohon, 769 bronjong, serta 1.000 paket sembako.

Pewarta: wk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!