BENGKULU UTARA, BUSERNET. CO. ID. // Salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanah Tinggi Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, inisial MY (Mujiyanto), menjadi sorotan tajam dikalangan masyarakat Desa, setelah diduga jarang masuk kantor serta terlibat dalam praktik pengelolaan Dana Desa (DD), dan masyarakat minta kepada Pemerintah Daerah oknum BPD tersebut di pecat dari jabatannya.
Dugaan ini mencuat setelah beberapa awak media turun kelapangan ke Desa Tanah Tinggi Kecamatan Padang Jaya, dan mendapatkan informasi dari masyarakat, salah seorang masyarakat Desa Tanah Tinggi yang tidak mau namanya ditulis di media ini saat di jumpai menyampaikan, bahwa My telah menyalahgunakan kewenangannya dan memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi, ungkapnya pada awak media ini. Kamis 6 Nopember 2025.
Disisi lain, Ketua BPD Desa Tanah Tinggi, Suherman, ketika dikonfirmasi oleh awak media ini di ruang kerjanya, dengan tegas mengatakan, ini oknum mas, Oknum ini memang telah melanggar kewenangan sebagai anggota BPD, “Selaku Ketua, sudah saya sampaikan jangan sampai jabatan yang diemban digunakan untuk menggerogoti anggaran yang ada,” ucapnya.
Ketika ditanya terkait tidak pernah masuk kantor, Ketua BPD menyampaikan, “memang ia mas, berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah kami sistem piket setiap hari senen, namun MY jarang masuk kantor, kalaupun ada itu sebentar sudah itu pergi,” Jelas Ketua BPD.
Lanjut Suherman, “hari senin besok kami seluruh BPD akan rapat mas, dalam rapat besok, anggota BPD, Mujiyanto, akan kami kasih pilihan, masih mau BPD, memilih melepaskan pekerjaan lain atau sebaliknya, dan akan pakai surat pernyataan terhadap yang bersangkutan nantinya.” Tegas Suherman Ketua BPD Desa Tanah Tinggi kepada awak media ini saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya pada kamis 6 Nopember 2025.
Dilain sisi, Camat Kecamatan Padang Jaya, Soini, ketika dikonfirmasi lewat via watshapp terkait permasalahan tersebut menyampaikan, “Sudah kita sampaikan surat dari PMD ke Desa, rata-rata untuk Kecamatan Padang Jaya udah pada ngusul resign,” Singkatnya.
Semetara Ketua Aliansi LSM BU angkat bicara, menurutnya Indikasi adanya kongkalikong di lingkungan Pemerintahan Desa Tanah Tinggi tersebut sangat jelas terlihat. “Kami mendesak agar anggota BPD ini segera dicopot dari jabatannya.” Ungkap nya.
Pada dasarnya, anggota BPD mempunyai beberapa kewajiban, antara lain wajib menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa. Selain mempunyai kewajiban, ditetapkan pula hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh anggota BPD, seperti dilarang merugikan kepentingan umum, mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat, serta dilarang menyalahgunakan wewenang, tegas Ketua Aliansi kepada awak media ini di Kantor nya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 26 ayat (2) huruf e dengan tegas melarang anggota BPD merangkap jabatan sebagai pelaksana proyek desa atau penyedia barang dan jasa yang bersumber dari APBDes. Aturan ini dirancang untuk mencegah konflik kepentingan, menjaga netralitas, serta melindungi integritas anggota BPD sebagai pengawas pemerintahan desa, jelas ketua.
Lebih jauh Ketua Aliansi menyampaikan, dugaan keterlibatan Mujiyanto, justru menunjukkan pelanggaran serius terhadap regulasi ini. Sebagai anggota BPD, seharusnya Mujiyanto fokus menjalankan fungsi pengawasan, bukan mengambil peran sebagai pelaksana proyek atau penyedia barang.
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar terkait kredibilitas Pemerintahan Desa Tanah Tinggi, Bagaimana mungkin seorang pengawas yang seharusnya menjaga transparansi dan akuntabilitas justru jarang masuk kantor dan terlibat dalam pengelolaan anggaran? Hal ini dinilai sangat merusak kepercayaan masyarakat.
“Bila pengawas menjadi pelaksana, siapa yang akan mengawasi? Situasi ini jelas menciptakan konflik kepentingan dan membahayakan keadilan dalam tata kelolah Pemerintahan Desa,” Tandas Ketua. **















