Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Nasional

Sorotan Publik Menguat, Pemerintah Diminta Transparan Soal Penggunaan Anggaran 2025

busernett88
×

Sorotan Publik Menguat, Pemerintah Diminta Transparan Soal Penggunaan Anggaran 2025

Sebarkan artikel ini
Screenshot 20251016 223418

Jakarta, Busernet.co.id II Menjelang akhir tahun anggaran, sorotan tajam publik kini tertuju pada kinerja dan transparansi pemerintah dalam penggunaan dana APBN 2025. Sejumlah lembaga pengawas dan aktivis antikorupsi menilai masih banyak sektor yang belum menunjukkan akuntabilitas penuh, terutama dalam proyek infrastruktur, bantuan sosial, dan subsidi energi.

Koordinator Lembaga Pemantau Anggaran Nasional (LPAN), Andi Prakoso, menyebut bahwa publik berhak mengetahui secara detail bagaimana uang negara dikelola.

> “Transparansi bukan sekadar unggah laporan, tetapi juga keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Banyak proyek besar yang tiba-tiba muncul tanpa kajian publik yang jelas,” tegas Andi, Rabu (16/10/2025).

Sementara itu, sejumlah anggota DPR juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di beberapa kementerian strategis yang dinilai tidak sebanding dengan target pembangunan nasional.

> “Kalau serapan rendah tapi realisasi proyek tidak maksimal, maka ada persoalan tata kelola,” ujar anggota Komisi XI DPR, Ratna Sari.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong efisiensi dan digitalisasi laporan keuangan agar publik dapat memantau penggunaan anggaran secara real time.

> “Kami sedang memperluas sistem open budget yang bisa diakses masyarakat,” ujar juru bicara Kemenkeu.

Meski demikian, sejumlah pakar menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan peningkatan pengawasan independen agar tidak sekadar menjadi formalitas.

> “Transparansi tanpa kontrol publik hanyalah slogan,” ujar pengamat kebijakan publik, Dr. Yudi Santosa.

Sorotan publik terhadap transparansi ini diprediksi akan terus menguat menjelang evaluasi nasional akhir tahun, seiring meningkatnya tuntutan agar pemerintah menunjukkan tata kelola yang bersih, terbuka, dan berpihak pada rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!