Lumajang, busernet.co.id || Dugaan keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bisnis gelap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mencuat ke permukaan. Praktik ilegal ini disebut telah berlangsung lama dan kini dilakukan semakin terbuka, bahkan di siang hari tanpa rasa takut terhadap aparat penegak hukum.
Berdasarkan penelusuran media ini, aktivitas pengumpulan dan penjualan solar subsidi secara besar-besaran tersebut diduga dikendalikan oleh seorang ASN berinisial “Z”, yang bertugas di Kecamatan Padang, wilayah barat Kabupaten Lumajang. Nama “Z” disebut-sebut sudah lama dikenal publik, bahkan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan aparat.
Dalam praktiknya, oknum ASN ini diduga mengoperasikan sekitar kurang lebih 30 armada truk, terdiri dari dump truk dan kendaraan kijang yang telah dimodifikasi dengan tandon tersembunyi di bagian bak belakang. Truk-truk tersebut beroperasi secara bergantian mengantre di berbagai SPBU di Lumajang untuk mengisi solar bersubsidi. Setelah tangki penuh, sebagian bahan bakar dipindahkan ke tandon tambahan, lalu kendaraan kembali mengantre untuk pengisian berikutnya.
Solar yang terkumpul kemudian dibawa ke gudang penampungan, sebelum disalurkan ke berbagai industri di Lumajang maupun dikirim ke luar daerah seperti Surabaya. Aktivitas mencurigakan itu disebut kerap terlihat di sejumlah SPBU di wilayah tersebut.
Bukan rahasia lagi, Pak. Kendaraannya itu muter terus, beli solar, keluar, diam sebentar, masuk lagi. Kalau mau ditangkap sebenarnya mudah saja, di baknya ada tandon,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Jumat (10/10/2025).
Lebih jauh, sumber internal menyebut, oknum ASN berinisial “Z” ini memiliki lapisan perlindungan berlapis. Setiap orang yang mencoba menemuinya akan lebih dulu dihadang oleh kelompok preman bayaran yang diduga disewa khusus untuk menjaga keamanan bisnis haram tersebut.
Sementara itu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Lumajang mengaku telah mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini. Mereka berencana melaporkannya secara resmi ke aparat penegak hukum (APH) dan Inspektorat Kabupaten Lumajang.
Ini kejahatan ekonomi yang tidak bisa dibiarkan. Bisnis solar subsidi merupakan pelanggaran hukum yang jelas diatur dalam undang-undang. Kami akan desak aparat untuk bertindak,” tegas salah satu aktivis LSM kepada media ini, Senin (6/10/2025).
Tindakan memperjualbelikan BBM bersubsidi secara ilegal merupakan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja).
Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Jika terbukti melibatkan ASN, maka pelaku dapat dikenai sanksi berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera bertindak tegas dan menghentikan praktik yang merugikan rakyat kecil tersebut.
Solar bersubsidi itu hak masyarakat kecil, bukan untuk dijadikan ladang bisnis oknum pejabat,” pungkas seorang warga.









