Jakarta, busernet.co.id || 18 September 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan sekaligus menahan lima orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pencairan kredit usaha fiktif di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jepara Artha pada tahun anggaran 2022–2024.
Modus Kredit Fiktif
Menurut KPK, para tersangka diduga melakukan mufakat jahat dalam proses pencairan kredit dengan berbagai modus, antara lain:
Penyusunan dokumen analisis kredit yang tidak sesuai fakta sebenarnya.
Mark-up penilaian agunan agar terlihat mencukupi syarat pemberian kredit.
Penyalahgunaan dana setelah kredit dicairkan.
Alih-alih digunakan untuk kepentingan usaha para debitur, dana tersebut justru dipakai untuk pembelian mobil, pembelian aset pribadi, hingga pembiayaan perjalanan umrah.
Kerugian Negara
Atas perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp254 miliar. Angka fantastis ini menambah panjang daftar kasus korupsi di sektor perbankan yang menggerus kepercayaan publik.
Penindakan KPK
Dalam konferensi pers, Juru Bicara KPK menegaskan bahwa penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan agar tersangka tidak melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti.
“KPK berkomitmen untuk menindak tegas praktik korupsi yang merugikan masyarakat, termasuk di sektor perbankan daerah. Penahanan ini bagian dari upaya penegakan hukum yang tidak pandang bulu,” ujar Jubir KPK.
Langkah Selanjutnya
KPK akan mendalami aliran dana kredit fiktif ini, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyitaan aset hasil korupsi juga akan dilakukan sebagai bentuk pemulihan kerugian negara.










