Tuban, busernet.co.id || Maraknya aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah, termasuk di Tuban, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam dari media investigasi busernet.co.id.
Pimpinan Redaksi Kasmawati S Sohoda dengan tegas meminta pemerintah pusat maupun daerah tidak lagi menutup mata dan segera mengambil langkah konkret dalam memberantas praktik haram tersebut.
Menurutnya, tambang ilegal bukan sekadar persoalan administrasi perizinan, melainkan ancaman serius bagi keuangan negara, kerusakan lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
> “Negara dirugikan, lingkungan rusak, rakyat menderita. Tidak ada alasan lagi bagi aparat dan pemerintah untuk membiarkan mafia tambang ilegal terus merajalela,” tegas Kasmawati, Minggu (21/09/2025).
Ia menilai lemahnya penegakan hukum membuat tambang ilegal seakan kebal aturan, bahkan diduga mendapat perlindungan dari oknum-oknum tertentu. Hal ini, kata Kasmawati, adalah tamparan keras bagi wibawa negara.
“Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 jelas melarang penambangan tanpa izin. Jika pemerintah dan aparat tidak berani bertindak, publik bisa menilai ada permainan kotor di balik bisnis tambang ilegal,” lanjutnya.
Selain merugikan pendapatan negara, praktik tambang ilegal kerap menggunakan BBM subsidi untuk mengoperasikan alat berat. Padahal, solar subsidi sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, bukan industri gelap.
Di akhir pernyataannya, Kasmawati menegaskan busernet.co.id akan terus mengawal isu tambang ilegal dan menyerukan agar Presiden, Kapolri, Kejaksaan Agung, hingga pemerintah daerah tidak ragu membongkar jaringan mafia tambang.
> “Berantas tambang ilegal sampai ke akar-akarnya! Negara tidak boleh kalah oleh mafia,” pungkasnya.

























