Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Hukum & KriminalKonservasi AlamNasional

Pemerintah Diminta Tegas Berantas Tambang Ilegal

busernett88
×

Pemerintah Diminta Tegas Berantas Tambang Ilegal

Sebarkan artikel ini
File 00000000d64461faaa43c796f7b92445

JAKARTA, busernet.co.id || Maraknya aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah dinilai semakin merugikan negara sekaligus merusak lingkungan hidup. Pemerintah pusat dan aparat penegak hukum didesak untuk mengambil langkah tegas guna menghentikan praktik pertambangan tanpa izin yang kian tumbuh subur.

Berdasarkan catatan sejumlah organisasi lingkungan, tambang ilegal tidak hanya menggerus potensi pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran sungai, hingga konflik sosial di masyarakat sekitar lokasi tambang.

“Tambang ilegal itu kejahatan serius. Negara kehilangan pemasukan, masyarakat kehilangan hak atas lingkungan yang sehat. Tidak boleh lagi ada pembiaran,” kata Direktur Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Rabu (21/9/2025).

Kerugian Negara

Selain merusak alam, aktivitas tambang ilegal juga kerap disertai penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk mengoperasikan alat berat. Kondisi ini tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga mengurangi jatah subsidi yang semestinya dinikmati masyarakat kecil.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menegaskan, penambangan tanpa izin melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara dan denda.

Penegakan Hukum

Meski regulasi sudah jelas, praktik tambang ilegal kerap lolos dari pengawasan. Aparat diminta memperkuat pengawasan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, hingga Pertamina yang bertanggung jawab atas distribusi BBM.

“Kalau dibiarkan, tambang ilegal akan menjadi ladang subur bagi mafia, sekaligus menurunkan wibawa hukum negara,” ujar seorang pengamat kebijakan energi dan tambang.

Pemerintah diminta tidak hanya menutup tambang-tambang ilegal, tetapi juga menindak pemilik usaha, aktor yang membekingi, hingga jaringan distribusi bahan bakar subsidi yang disalahgunakan.

Harapan Publik

Publik berharap upaya pemberantasan tambang ilegal tidak sebatas operasi sesaat, melainkan berkelanjutan dengan pengawasan ketat. Transparansi data perizinan serta pelibatan masyarakat dinilai penting agar praktik serupa tidak kembali muncul.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!