Jakarta, busernet.co.id || September 2025 — Aksi demonstrasi besar yang mengguncang Indonesia pada akhir Agustus 2025 meninggalkan tanda tanya besar. Ribuan orang ditangkap, ratusan luka-luka, dan sepuluh jiwa melayang. Namun, yang paling mencemaskan publik adalah kabar hilangnya sejumlah orang usai protes, yang hingga kini belum jelas nasibnya.
Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), setidaknya 3.000 orang lebih ditahan di 20 kota selama 25–31 Agustus 2025. Di antaranya, dua orang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menduga telah terjadi praktik penghilangan paksa oleh aparat. Lembaga ini bahkan membuka posko pengaduan orang hilang pada 1 September 2025.
“Banyak laporan masuk terkait individu yang mendadak hilang, terutama di Jakarta dan Bandung. Korban ditahan incommunicado—tidak bisa dihubungi keluarga maupun menerima pendampingan hukum,” kata Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya.
Data YLBHI juga mencatat 1.042 orang luka-luka serta 10 korban meninggal, termasuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta Pusat.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa aparat telah menjalankan prosedur sesuai hukum. Ia mempersilakan pihak terkait, termasuk Komnas HAM, untuk melaporkan bila ada pelanggaran.
Namun, YLBHI menilai pola penangkapan pascademonstrasi justru menjadi “teror sistematis” terhadap demokrasi. “Aktivitas demonstrasi kini diperlakukan seperti tindak kriminal,” kata Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Arif Maulana.
Kasus orang hilang ini masih menjadi teka-teki. Publik menunggu transparansi aparat: apakah negara benar-benar melindungi hak warga, atau justru berperan dalam menutupinya?













