Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Banjir & Longsor

Hari ke-3 Pendudukan Lahan: Warga Tantang PT. PTS Tunjukkan HGU, Perusahaan Ngeles ke Pengadilan

busernett88
×

Hari ke-3 Pendudukan Lahan: Warga Tantang PT. PTS Tunjukkan HGU, Perusahaan Ngeles ke Pengadilan

Sebarkan artikel ini
Img 20250916 wa0155

Ketapang, Kalbar, busernet.co.id || 16 September 2025 Hari ketiga aksi pendudukan lahan di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, semakin panas. Pertemuan langsung antara masyarakat dan manajemen PT. Prakarsa Tani Sejati (PTS) justru memperlihatkan jurang perbedaan yang kian lebar.

General Manager (GM), Humas, dan sejumlah karyawan PT. PTS mendatangi lokasi untuk meminta warga tidak menghalangi aktivitas panen. “Kalau masyarakat mau melarang, harus ada surat resmi. Kalau tidak ada surat, jangan halangi kami panen,” kata GM PT. PTS dalam pertemuan yang terekam video.

Pernyataan itu langsung dipatahkan warga. Mereka menantang perusahaan untuk membuktikan legalitasnya.

“Kalau memang ada sertifikat HGU, tunjukkan di sini. Kalau benar ada, kami mundur. Tapi jangan cuma bicara, kita harus adu data, bukan adu argumen,” tegas salah seorang warga yang disambut sorak dukungan.

Humas PT. PTS, Rudi Hartono, justru menolak menunjukkan bukti HGU di lapangan. Ia menegaskan dokumen itu hanya akan ditunjukkan di pengadilan. “Kami hanya jalankan perintah manajemen. Soal HGU, tempatnya nanti di pengadilan, bukan di sini,” ujar Rudi.

Lebih jauh, Rudi menyebut pihak perusahaan tidak menerima laporan resmi terkait pendudukan. Namun, ia menegaskan PT. PTS tetap menjalankan arahan manajemen untuk memanen, sekaligus meminta warga menghentikan aksi dan membuka ruang komunikasi resmi dengan pimpinan perusahaan.

Sikap perusahaan ini semakin memantik kemarahan warga. Mereka menegaskan pendudukan tidak akan dihentikan sampai ada kejelasan hukum terkait status lahan yang diklaim berada di luar HGU. “Kami siap bicara hukum, kuasa hukum kami dari DPP ARUN sudah siapkan langkah,” kata warga.Img 20250916 wa0154

Konflik ini memperlihatkan bagaimana persoalan HGU selalu menjadi titik rawan dalam sengketa agraria. Warga menuding perusahaan sengaja menghindar dari transparansi data HGU, sementara perusahaan terus ngotot panen meski status lahan masih dipersoalkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!