Perawang Barat, Busernet.co.id || SPBU 14.286.662 KM 9 di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, menjadi pusat perhatian setelah adanya laporan mengenai dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Laporan ini muncul setelah beberapa aktivitas mencurigakan terpantau di SPBU tersebut.
Pada tanggal 1 September 2025, seorang saksi mata melihat sebuah mobil Kijang mengisi Pertalite dengan durasi yang tidak lazim, mencapai lebih dari 4 menit. Keesokan harinya, pada tanggal 2 September 2025, mobil yang sama kembali terlihat melakukan pengisian dengan pola yang serupa. Kejadian ini menimbulkan kecurigaan bahwa SPBU tersebut mungkin terlibat dalam praktik pelangsiran BBM bersubsidi.
Selain itu, sebuah mobil Colt L300 juga terpantau melakukan pengisian BBM Solar subsidi secara berulang. Data lapangan menunjukkan bahwa mobil tersebut pertama kali masuk ke SPBU pada pukul 11.32 WIB, kemudian kembali lagi sekitar pukul 13.16 WIB pada hari yang sama untuk melakukan pengisian ulang. Pola pengisian yang berulang ini sering kali digunakan oleh para pelangsir untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga subsidi.
Aktivitas ilegal semacam ini jelas melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menyatakan bahwa siapa pun yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana penjara hingga 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 juga secara tegas mengatur bahwa BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu.
Tim media telah mencoba menghubungi pihak SPBU 14.286.662 untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ini, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Sikap diam ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat SPBU seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan segera mengambil tindakan untuk menyelidiki laporan ini. Pemeriksaan CCTV dan sistem monitoring distribusi BBM di SPBU tersebut dianggap penting untuk membuktikan apakah benar terjadi pelanggaran dan apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak yang tidak berhak menerima BBM subsidi.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga masyarakat kecil yang seharusnya berhak menikmati subsidi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar BPH Migas dan APH dapat menindak tegas SPBU 14.286.662 dan mengusut tuntas dugaan keterlibatan oknum pelangsir yang mencari keuntungan secara ilegal.









