Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Politik Dunia

Oknum Karyawan PT. SIL Kembali Berulah Intimidasi Warga D 4 Pinang Raya

busernett88
×

Oknum Karyawan PT. SIL Kembali Berulah Intimidasi Warga D 4 Pinang Raya

Sebarkan artikel ini
Img 20250829 wa0081

Bengkulu Utara, Busernet.co.id //Warga D 4 Bukit harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, Duski di duga mendapat intimidasi oleh sejumlah oknum karyawan PT Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) pada hari kamis 28 Agustus 2025 saat Duski sedang berada di lokasi kebun miliknya.

Menurut Duski, Peristiwa terjadi saat ia sedang berada di lokasi kebun miliknya tiba-tiba datang sejumlah puluhan orang karyawan dari PT Sandabi Indah Lestari (PT.SIL) menemui dirinya, lantas memaksa untuk segera kekantor induk PT SIL tanpa alasan yang jelas, dengan tuduhan bahwa Duski telah menggarap lahan perkebunan PT SIL. ” saya lagi asyik di kebun tiba-tiba datang sekitar 30 orang karyawan bersama pengamanan dari PT SIL mendatangi saya, lantas memaksa untuk datang ke kantor induk dengan alasan mereka, bahwa Duski, telah menggarap lahan milik PT SIL. Duski menolak lantaran tanpa alasan yang jelas, dengan tudingan ia merampas lahan PT sil, sedangkan Duski, menurutnya tidak melakukan hal itu, namun pihak pt sil akan memaksa dan memburu Duski, ungkapnya kepada awak media ini lewat via whatsapp.

Menurut Duski terkait dengan lahan yang di garap dia itu lahan dia bukan lahan milik pt sil, ia memiliki bukti surat kepemilikan dari bapaknya, sedangkan oknum karyawan dari pt sil beralasan lahan tersebut di beli sama warga N dan O, saya sudah tiga kali datang ke kantor induk PT SIL untuk menyelesaikan Masalah lahan saya menurut Duski, tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya terhadap dirinya, jelasnya.

Lanjut Duski, karena dia memiliki bukti surat maka lahan tersebut dia garap, ya kalau PT SIL memilik bukti kepemilikan juga ajukan gugatan ke pengalidan saja, jangan seakan mau menyerobot lahan warga tanpa ada alasan yang jelas, jangan main intimidassi saya punya hak sebagai warga Negara Indonesia dan saya juga sudah siapkan LBH untuk pendampingan Hukum terhadap dirinya, terang Duski.

Dilihat dari peraturan Mahkamah Agung (MA) No 1 Tahun 1956 pada pasal 1 yang berbunyi, apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal perdata atau suatu barang atau suatu hubungan Hukum kedua pihak tertentu, maka perkara pidana dapat ditagguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam.pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!