Pelalawan, Busernet.co.id ll Aktivitas pengisian BBM bersubsidi jenis solar di SPBU No. 14.283.692, kilometer 5, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, diduga layani isi Solar Subsidi ke mafia minyak. Pengisian solar yang berlangsung hingga hampir satu jam per kendaraan menimbulkan dugaan kuat adanya praktik penyaluran tidak wajar, termasuk kemungkinan keterlibatan mobil-mobil mafia minyak dengan sistem “langsiran” dan tangki volume tidak wajar atau modifikasi, Minggu (6/7/2025).
Dalam pantauan di lapangan, mobil Superband dan truk Fuso panjang masuk ke area pompa pada pukul 12.30 WIB, namun durasi pengisian mencapai 48 dan 54 menit. Hal ini dinilai tidak wajar mengingat pengisian solar normal biasanya hanya memakan waktu sekitar 10–20 menit diduga volume tangki sudah dimodifikasi untuk menyedot BBM Solar.
Selain itu, truk Fuso hijau roda sepuluh yang untuk angkutan hasil tambang misalnya batu bara atau jenis tambang lainnya diduga milik perusahaan tidak dianjurkan sesuai aturan Perpres No 191 Tahun 2014 pengisian Solar Subsidi yang masuk pukul 13.32 WIB dan selesai 16 menit kemudian, menunjukkan bahwa kendaraan tersebut dilayani.
Sumber di lapangan menyebutkan bahwa beberapa kendaraan diduga berafiliasi dengan mafia BBM, dan melakukan praktik pengisian berulang secara bergiliran (langsir). Pihak SPBU diduga memberikan perlakuan khusus terhadap kendaraan-kendaraan tertentu, yang mengarah pada penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Situasi ini memperburuk antrean dan menghambat kendaraan umum maupun logistik yang benar-benar membutuhkan solar subsidi untuk operasional harian. Warga dan sopir angkutan mengeluhkan lambannya pelayanan serta tidak transparannya pengelolaan antrean di SPBU tersebut.
Humas SPBU Apul Sihombing dikonfirmasi awak media melalui pesan whatsapp Minggu sore (6/7/2025), Namun, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Humas SPBU 14.283.692, Apul Sihombing, hanya merespons singkat dengan pernyataan:
“Di mana tidak wajarnya, abangku?”
Pernyataan ini dianggap tidak menjawab secara substantif data konkret yang sudah tercatat, dan justru menyederhanakan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dalam konteks distribusi BBM bersubsidi yang ketat pengawasannya, durasi pengisian lebih dari 40 menit untuk kendaraan non-angkutan umum maupun kendaraan industri tambang yang tidak berhak menerima solar subsidi, jelas merupakan kejanggalan.
Masyarakat berharap agar Pertamina, aparat kepolisian, dan BPH Migas segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan dan penertiban, agar solar subsidi benar-benar tepat sasaran. Jika praktik mafia BBM ini dibiarkan, maka kerugian akan ditanggung rakyat kecil, sementara kelompok tertentu terus mengambil keuntungan dari sistem yang disalahgunakan.
Jelas aturannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 55: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling tinggi Rp60 miliar.
TIM













