Tebo, busernet.co.id || telah diadakan RDPU komisi II DPRD kabupaten tebo dilaksanakan di kantor DPRD kabupaten tebo,provinsi jambi.acara tersebut dimulai pada hari senin 26 Mei 2025,pukul 11.00 wib.
Senin 26 Mei 2025.
Dilaksanakannya RDPU tersebut dihadiri oleh komisi II DPRD kabupaten tebo (Tibrani), 7 (tujuh) anggota komisi II DPRD kabupaten tebo,BPN kabupaten tebo,kadis perkebunan kabupaten tebo,kadis tanaman pangan dan holtikultura kabupaten tebo,kesbangpol kabupaten tebo,kabag hukum sekda kabupaten tebo,camat tengah ilir,kades lubuk madrasyah,kades muara kilis,kelompok tani maju jaya tunggal ika (MJTI),PT.WKS,dan pihak masyarakat.
Komisi II DPRD kabupaten tebo (Tibrani) memimpin langsung RDPU tersebut dan didampingi oleh 7 (tujuh) anggota DPRD kabupaten tebo,berlangsung rapat tersebut anggota DPRD Kabupaten menanyakan dengan adanya konflik agraria antara masyarakat desa lubuk madrasyah,dan desa muara kilis dengan PT.WKS, apa dasar dari masing-masing ketiga belah pihak.
Beberapa penjelasan dari pihak desa lubuk madrasyah,desa muara kilis dan pihak PT.WKS dapat disimpulkan terjadinya konflik tersebut berdasarkan ketidak jelasan batas wilayah erea antara desa lubuk madrasyah dengan desa muara kilis,maka dari itu komisi II DPRD kabupaten tebo beserta anggota menegaskan agar batas wilayah kedua desa tersebut agar segera ditetapkan dan komisi II DPRD kabupaten tebo memberikan mandat kepada kepala camat tengah ilir agar segera menyelesaikan dan memfasilitasi untuk penentuan batas wilayah desa lubuk madrasyah dengan desa muara kilis.
Dengan itu berjalan dalam pengurusan untuk menentukan batas wilayah antara 2 (dua) desa tersebut komisi II DPRD kabupaten tebo meminta agar kegiatan PT.WKS yang berada di area konflik untuk sementara waktu diberhentikan,Fitria selaku perwakilan dari pihak manejemen PT.WKS mengambil kebijakan dan menyepakati untuk menghentikan kegiatan yang ada area konflik dalam konsensi PT.WKS tersebut,fitria meminta permasalahan konflik tersebut agar dapat dituntaskan dan meminta pihak-pihak terkait untuk bekerja sama untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Berdasarkan hasil RDPU yang telah disepakati ketiga belah pihak,agar dibentuk tim verifikasi data yang pimpinan oleh camat tengah ilir dengan kelompok MJTI,kades muara kilis,kades lubuk madrasyah,kadus wonorejo,HKTI, ketua RT.06 desa lubuk madrasyah,RT.13,dan RT 14 desa muara kilis.dan anggota komisi II DPRD kabupaten tebo para pihak melakukan verifikasi data anggota kelompok MJTI dan verifikasi lahan yang dimitrakan dengan PT.WKS.













