Tebo, Jambi, busernet.co.id || Pertemuan di Aula Putri Handayani, Desa Muara Kilis, Kabupaten Tebo, pada Rabu, 21 Mei 2025, mengungkapkan konflik internal antara Ngadiyono, OKK HKTI Tebo dan pengurus Maju Jaya Tunggal Ika (MJTI), dengan DPC HKTI Tebo yang dipimpin Pardamean Ritonga. Pertemuan yang dihadiri pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Kesbangpol, manajemen PT. Wira Karya Sakti (WKS), dan perwakilan MJTI ini diwarnai perdebatan sengit.
Pusat perselisihan terletak pada status keanggotaan Ngadiyono di HKTI Tebo dan dukungan HKTI terhadap MJTI. Pardamean Ritonga menyatakan telah memecat Ngadiyono dari HKTI dan menyatakan organisasi tersebut tidak mendukung program MJTI. Ia mempertanyakan mengapa MJTI masih menggunakan nama HKTI Tebo.
Ngadiyono membantah pemecatannya, menyatakan belum menerima surat resmi. Ia menekankan bahwa keberhasilan MJTI dalam melegalkan Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK) dengan PT. WKS merupakan prestasi yang seharusnya dibanggakan HKTI, bukan menjadi alasan pemecatan. Ia juga menyoroti peran HKTI Tebo yang dinilai tidak proaktif dalam memberikan dukungan dan solusi legal untuk kelompok tani.
Rianto, Ketua MJTI, mengungkapkan kekecewaan terhadap sikap DPC HKTI Tebo yang dinilai lebih membela para petani ilegal yang melakukan perambahan dan perusakan di lahan konsesi kemitraan PT. WKS dan MJTI. Ia menyayangkan tindakan tersebut yang merugikan kedua belah pihak dan merusak citra HKTI. Rianto menegaskan bahwa masih ada jalur hukum dan organisasi HKTI pusat yang dapat mereka tempuh untuk menyelesaikan masalah ini.
Tip: Gunakan subjudul untuk memisahkan bagian-bagian berita agar lebih mudah dibaca dan dipahami.













