Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Gunung MeletusHiburan & Gaya HidupHukum & Kriminal

LIDIK KRIMSUS RI Desak Polda Kalbar Usut Tuntas Peredaran Oli Palsu Senilai Rp85 Miliar Bulan 

busernett88
×

LIDIK KRIMSUS RI Desak Polda Kalbar Usut Tuntas Peredaran Oli Palsu Senilai Rp85 Miliar Bulan 

Sebarkan artikel ini
Img 20250417 wa0099

Pontianak, busernet.co.id || 15 April 2025– Lembaga Investigasi Dugaan Kejahatan Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) mempercepat pengungkapan kasus peredaran oli palsu bermerek Pertamina yang merugikan negara hingga Rp85 miliar per bulan. Desakan ini menyusul pernyataan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, dalam Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) dan IMI Awards 2024-2025, Minggu (13/4), yang mengungkap praktik illegal tersebut.  Img 20250417 wa0098

Fakta Utama:

1.Skala Kerugian Fantastis

Wakil Gubernur Kalbar menyebut transaksi oli palsu impor ilegal asal China ini mencapai Rp85 miliar per bulan dan telah menyebar luas di sejumlah wilayah. Krisantus menegaskan, Pertamina harus segera mengambil langkah hukum karena data yang disampaikan bukan sekadar “omongan belaka”.

2.Respon Pertamina

Edi Mangun, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan, menyatakan pihaknya akan bergerak cepat jika temuan valid. “Kami berterima kasih atas laporan Wagub. Jika terbukti ada pemalsuan merek, Pertamina akan mengambil langkah hukum,” tegas Edi kepada media, Selasa (15/4).

3.Kritik atas Lambannya Penegakan Hukum

Ketua Harian DPN LIDIK KRIMSUS RI, M. Rodhi Irfanto SH, menyayangkan lambannya tindakan aparat penegak hukum (APH) meski kasus telah terang-benderang melanggar UU Merek, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) “Publik belum melihat aksi nyata pemberantasan mata rantai pelaku,” ujarnya.

Rencana Eskalasi LIDIK KRIMSUS RI

Rodhi mengungkapkan, lembaganya akan berkoordinasi dengan jajaran di Kalbar dan menggandeng untuk investigasi. “Jika Polda Kalbar tidak segera bertindak, kasus ini akan kami bawa ke Bareskrim Mabes Polri,” tegasnya.

Ia juga menekankan, pemalsuan oli tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga membahayakan konsumen dan mengurangi penerimaan pajak negara. “Sanksi pidana untuk pelaku bisa mencapai 5 tahun penjara. Ini harus jadi prioritas APH,” tambah Rodhi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!