Larantuka, busernet.co.id || Diduga kuat Kabag Hukum Tahan SK Pemberhentian, Jebak Bupati Aktifkan kembali Kades Waibao.
Hal ini terungkap saat Paripurna Perdana Bupati Flotim Anton Doni Dihen bersama Wakil Bupati Ignas Boli Menyatakan siap aktifkan kembali Kepala desa tersebut yang sebelumnya diduga kuat Cacat Prosedural.
Sebelumnya di ketahui Kades Tuakepa yang saat tersandung Kasus Pidana akibat ITE tentang Pilpres saat ditetapkan tersangka maka SK pemberhentian dikeluarkan oleh Pejabat Bupati Doris A. Rihi dengan memakai Regulasi yang terbaru sedangkan Kepala Desa Waibao saat di tetapkan tersangka tetapi SK pemberhentian tidak di serahkan kepada yang bersangkutan, namun menjalankan roda pemerintah di desa lewat Trali besi bahkan menjalankan tugas sebagaimana kepala desa Aktif dari dalam penjara.
Hal ini yang membuat kontroversi dari SK yang di duga kuat ditahan Yordan Daton sebagai Kabag Hukum yang di mana SK tersebut sudah di tanda tangani oleh Pejabat Sulastri Rasyid.
Sejumlah data yang dikumpulkan awak media diduga kuat ada pertemuan Yordan Daton empat mata dengan Pejabat Sekda untuk menahan SK tersebut sehingga tidak sampai kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan bahkan tidak melaporkan kepada Bupati Anton Doni terkait SK yang cacad Prosedural tersebut.
Semntara itu Selasa 11 Maret 2025
Kabag Hukum Pemda Flores Timur Yordan Daton yang di hubungi Awak Media mengatakan masih ada pertemuan dengan tamu dari Kanwil serta surat SK pemberhentian yang di minta dari awal media pun tidak diberikan dengan alasan menunggu arahan dari pimpinan Sekda,”Urai Yordan Daton.
Pada pemberitaan sebelumnya Diduga Kabag Hukum Pemda Kabupaten Flores Timur Yordan Daton lindungi dan tahan SK Pemberhentian Kades Waibao yang di mana SK sudah di keluarkan oleh Penjabat Bupati sebelumnya Doris.A.Rihi sejak 2024.
Sebelumnya kasus hukum yang di lakukan Kades Waibao terhadap warga setempat akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Perangkat Desa Waibao yang melibatkan Kepala Desa Waibao.
Sehingga sempat di hukum pidana beberapa bulan dan mendapatkan putusan inkrah Pengadilan Negeri Larantuka.
Tetapi fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda jauh dengan putusan inkrah Pengadilan Negeri Larantuka tersebut,
Kabag Hukum diduga menahan SK Pemberhentian yang di keluarkan oleh Penjabat Bupati Doris Rihi,
Kepala Dinas PMD Alfi Petala Kaha saat di konfirmasi di ruang kerjanya pekan lalu
Semua itu sudah di Kabag Hukum entah di tahan atas pertimbangan apa saya juga tidak tau,
Kalau mau di lihat Kades Tuakepa dan waibao ini Masuk kasus pidana,
Kades Tuakepa itu terkait Medsos dan ITE
Kalau Kades Waibao itu kasus penganiayaan terhadap warganya sendiri,
Tetapi kalau kejadian seperti ini kan mirip dengan kasus kades Tuakepa
Kalau memang ada pertimbangan lain ya saya berharap Kabag Hukum mengambil keputusan jangan ada yang di rugikan baik Tuakepa ataupun Waibao
Maka harus dilakukan secara adil,”Tandas Alfi kaha.
Sementara itu Kabag Hukum Yordan Daton saat di
Datangi Awak media berulang kali tetapi tidak merespon dan bahkan tidak berada di tempat dengan alasan urusan keluar daerah,
sampai berita ini diturunkan Kabag Hukum Yordan Daton masih belum
merespon kepada awak media .













