Larantuka, busernet.co.id || Sekda Flores Timur diingatkan untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu terkait terbitnya SK Bupati Flores Timur yang mengaktifkan kembali 2 Kepala Desa, yaitu Kepala Desa Tuakepa dan Desa Waibao.
“Jika nanti ketahuan proses lahirnya kedua SK itu bermasalah dan cacat hukum, maka sebaiknya Sekda mundur.”
Peringatan itu disampaikan salah satu Relawan ADDIBU Epi Peren Lamanepa berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi sekitar 7 8 tahun lalu terkait terbitnya SK Bupati bagi pemberhentian 2 kepala desa (salah satunya adalah Kepala Desa Boru Kedang). SK pemberhentian 2 kepala desa itu kemudian batal diberlakukan karena ada kesalahan sehingga timbulkan kontroversi di masyarakat desa. Mengapa SK Bupati tapi Sekda yang harus bertanggung jawab? Karena proses koreksi terakhir dilakukan Sekda. Datangnya dari meja Sekda, maka Sekda yang harus paling bertanggung jawab atas kesalahan administrasi yang terjadi.
Peren menilai, adalah sangat fatal dan wibawa Pemerintah Kabupaten Flores Timur dipertaruhkan,” urai pegiat media sosial ini.
Lebih lanjut dirinya mengaitkan keputusan Bupati Flotim saat ini dengan peristiwa 7-8 tahun lalu, walaupun antara SK hari ini dengan SK yg 7-8 lalu itu berbeda konteks persoalannya. Walau begitu, lanjutnya, setiap kesalahan dalam proses administrasi di lingkup pemerintah daerah maka Sekda-lah pihak yang harus paling bertanggung jawab. “Kalau bermasalah maka bisa jadi Sekda-nya tidak cakap dalam jabatan itu.”
Koreksi ulang atas sebuah SK yang sudah diketahui publik adalah sebuah lelucon. Karena koreksi mestinya sudah harus terjadi sejak selesai diketik oleh juruketik. Koreksi berjenjang itu dimaksudkan agar SK sebagai sebuah produk hukum tidak cacat. “Jika SK yang sudah diterbitkan dan ditarik kembali untuk direvisi dan malah dibatalkan, maka itu justru perlihatkan bahwa Sekda sedang tidak cakap dalam jabatan itu.”
Dia juga menilai, tekanan media sebagai faktor utama pembatalan SK seperti yang terjadi di masa lalu itu juga tidak harus terjadi jika proses koreksi berjenjang itu dilakukan secara bertanggung jawab.
“Saya pikir saat ini mata publik di Flores Timur sedang ditujukan ke Sekda Flores Timur Petrus Pedo Maran, mulai dari proses pengadaan mobil plat merah yang sepertinya tanpa melalui kajian matang tentang kebutuhan, dan. pertimbangan soal kondisi keuangan daerah. Jadi mestinya SK untuk dua kepala desa ini beliau harus lebih hati-hati. Jika ada masalah, maka bisa jadi Sekda yang sekarang ini pun sedang tidak cakap dalam jabatan itu,” tandasnya.













