Tapanuli Selatan – pemerintah pusat melalui instruksi presiden(INPRES) no.1 tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan keputusan menteri keuangan(KMK) no.29.tahun 2025 memotong banyak anggaran yang semestinya ditransfer ke daerah.
Instruksi presiden(INPRES) .no.1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja dengan mengurangi transfer dearah ke provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp 50 Triliun lebih,
Inpres Ri itu meminta dearah fokus pada anggaran belanja, pelayanan publik dan yang mendukung ketahanan pangan.membatasi belanja yang bersifat seremoni.bimtek.dan belanja honorarium.
Mengurangi perjalanan Dinas hingga 50 persen dan lebih selektif dalam memberikan hibah berbentuk uang barang maupun jasa.
Karena itu tahun 2025 ini.masyarakat jangan terlalu berharap banyak pembangunan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebab jangankan untuk pembangunan.untuk membayar gaji pegawai saja sebagai pemda mengalami kesulitan.
Pemerhati pembangunan daerah Tapanuli bagian selatan.senin 10/02/2025 mengatakan mengaku miris dengan kondisi keuangan daerah pasca terbitnya KMK no 29.tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah keuangan daerah banyak yang dipotong.
Seperti alokasi anggaran untuk provinsi Sumatera Utara, dengan terbitnya keputusan menteri keuangan no.29.tahun2025 mengalami pengurangan sebesar Rp.138.815.370.000.
Pengurangan transfer pusat ke provinsi Sumatera Utara itu terdiri dari pemotongan dana alokasi umum(DAU) sebesar Rp 49.307.906.000 dan dana alokasi khusus(DAK) sebesar Rp 89.507.464.000
Berbicara pemotongan anggaran transfer pusat ke empat kabupaten dan satu kota di Tabagsel,ucarnya Aulia betul betul berpengaruh sangat besar bagi pembangunan daerah, karena pemotongan itu mayoritas terjadi pada bidang infrastruktur dan pekerjaan umum(PU),
Pusat potong DAU-DAK 2025, jangan berharap banyak ke pemda rincian DAU yang dipotong untuk sebagian daerah di sumut sesuai KMK no 29 tahun 2025.seperti kabupaten Tapanuli Selatan mengalami pemotongan sebesar Rp 113.534.949.000.yang terdiri dari DAU sebesar Rp 53.777.954.000 dan DAK(fisik) sebesar Rp 59.756.995.000
Kabupaten Mandailing Natal mengalami pemotongan Rp 71.123.266.000 terdiri dari DAU sebesar Rp 67.925.485.00 dan DAK sebesar Rp 3.197.781.000
Untuk kabupaten Padang Lawas utara mengalami pemotongan Rp 81.206.451.000.yang terdiri dari DAU sebesar Rp 49.722.331.000 dan DAK Sebesar Rp 31.484.120.000
Kabupaten Padang Lawas mengalami pemotongan Rp 78.126.009.000 yang terdiri dari DAau sebesar Rp 44.437.876.000 dan DAK sebesar Rp 33.688.133.000
Kota Padangsidimpuan mengalami pemotongan sebesar Rp 42.613.067.000 yang terdiri dari DAU Sebesar Ro 24.778.067.000 dan DAK sebesar Rp 17.825.000.000.
Pengurangan alokasi transfer anggaran pusat ini dialami oleh seluruh provinsi.kabupaten dan kota se-Indonesia, karena itu kiranya dengan segera melakukan penyesuaian anggaran.yakni dengan mengutamakan belanja pada program yang betul-betul skala prioritas.mengurangi kegiatan seremoni dan menuda program yang belum skala prioritas seperti pengadaan mobil dinas dan sejenisnya.
Konsekwensinya dari keadaan ini yaitu berkurangnya pendapatan daerah secara signifikan.maka di tahun anggaran 2025 ini masyarakat jangan terlalu berharap banyak pembangunan kepada pemerintah daerah.
Apalagi semua pemerintah daerah akan dipimpin kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024.yang sebagai besar baru pertama kalinya menjadi Gubernur, Bupati atau walikota.
(Rahim)













