Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Gunung Meletus

Tuntutan Keadilan atas Penghentian Laporan Perusakan Dokumen di Polres Batubara Tanpa SP3

busernett88
×

Tuntutan Keadilan atas Penghentian Laporan Perusakan Dokumen di Polres Batubara Tanpa SP3

Sebarkan artikel ini
Img 20241231 Wa0102

BATUBARA, busernet.co.id ||  31 Desember 2024 – Kasus dugaan perusakan dokumen tanah dan penyerobotan lahan yang melibatkan ahli waris Abdul Jalel dan Muhammad Kohir kembali menuai perhatian publik.

Hal ini menyusul keputusan Polres Batubara menghentikan penyelidikan tanpa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.

Penghentian penyelidikan tersebut diumumkan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor SPPP/787 A/V/Res.1.24/2024/Reskrim tertanggal 13 Mei 2024.

Keputusan itu menuai kekecewaan dari pihak pelapor, yang merasa tidak mendapat kejelasan atas alasan penghentian.

Kuasa hukum pelapor, Solaiman Siringoringo, menilai bahwa penghentian ini mengabaikan bukti-bukti penting yang telah diajukan, termasuk dokumen tanah yang diduga dirusak oleh pihak terlapor.

Kasus ini bermula dari laporan Abdul Jalel dan Muhammad Kohir terkait dugaan perusakan dokumen surat tanah serta penyerobotan lahan oleh pihak yang diduga sebagai mafia tanah.

Sebagai ahli waris, mereka merasa haknya dirampas secara sepihak. Bukti-bukti, seperti surat alas hak tanah yang telah dirusak, diserahkan kepada penyidik Polres Batubara.

Namun, penyidik menyatakan bahwa bukti tersebut tidak cukup kuat untuk melanjutkan penyelidikan.

Selama dua tahun, Abdul Jalel dan Muhammad Kohir bersama tim kuasa hukumnya terus memperjuangkan hak mereka.

Namun, penghentian penyelidikan oleh Polres Batubara tanpa SP3 menjadi pukulan berat bagi mereka.

Tidak menyerah pada keputusan tersebut, Solaiman Siringoringo memutuskan untuk melanjutkan laporan ke Polda Sumatera Utara.

Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti tambahan, termasuk video pengakuan dan pernyataan tertulis dari salah satu keluarga terlapor yang diduga terlibat.

“Bukti-bukti ini kami harapkan dapat memperkuat laporan di Polda Sumatera Utara. Kami ingin kasus ini dibuka kembali dengan penyelidikan yang transparan dan objektif,” ujar Solaiman.

Dalam konfirmasi kepada awak media pada 17 Desember 2024, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp.

Ia menyarankan agar pelapor mengajukan praperadilan jika terdapat SP3 dalam kasus ini.

Namun, awak media menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan di Polres Batubara dilakukan tanpa SP3, sehingga menimbulkan kebingungan dan kekecewaan.

Kasus ini menjadi cerminan perjuangan masyarakat kecil dalam menghadapi dugaan praktik mafia tanah. Abdul Jalel dan Muhammad Kohir berharap agar hak mereka sebagai ahli waris diakui dan dipulihkan.

“Penegakan hukum yang tumpul terhadap masyarakat kecil hanya akan memperpanjang penderitaan mereka dan mencoreng integritas hukum di negeri ini,” tegas Solaiman dalam konferensi pers.

Para ahli waris berharap Polda Sumatera Utara dapat menjadi titik terang dalam kasus ini dan menjadi preseden positif bagi penegakan hukum yang lebih adil di Indonesia.

Penegakan hukum yang transparan dan tidak pandang bulu sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Kasus ini bukan hanya soal perusakan dokumen, tetapi juga tentang bagaimana hukum dapat melindungi hak masyarakat kecil dari ketidakadilan dan praktik mafia tanah yang semakin marak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!