Tapanuli Selatan, Busernet.co.id || Torkis P. Hsb, Bupati LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Tapanuli Selatan, menyampaikan kritik tajam terhadap dugaan praktik persekongkolan yang melibatkan panitia LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), pihak penyedia barang dan jasa di SKPD, serta para rekanan dalam pengelolaan proyek pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Bupati Lira Tapsel Torkis menjelaskan kepada awak media pada hari Jumat 13/12/2024,dalam pernyataannya, Torkis mengungkapkan bahwa pengkondisian pelaksana proyek sudah menjadi rahasia umum. Menurutnya, pemenang proyek sering kali telah ditentukan sebelum proses lelang diumumkan. Pengumuman melalui LPSE hanya dianggap sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan undang-undang.
Lebih lanjut, ia menyinggung adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengumuman paket proyek di LPSE. Nominal pungli tersebut berkisar antara 1,5% hingga 2% dari nilai pagu proyek. Praktik ini diduga dilakukan oleh oknum di LPSE Kabupaten Tapsel dan menyebabkan para rekanan mengeluarkan biaya tambahan. Akibatnya, kualitas hasil pekerjaan menjadi menurun karena anggaran yang tersedia berkurang untuk kebutuhan lainnya.
Torkis juga menyoroti dampak buruk dari praktik ini. Ia menyebutkan bahwa kualitas pekerjaan proyek sering kali tidak sesuai dengan isi kontrak dan bestek. Hal ini kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi, yang kemudian memunculkan dugaan praktik tawar-menawar antara rekanan dan pihak tertentu untuk “mengatur” kerugian negara.
“Jika dugaan ini benar, maka kita sedang menghadapi persoalan serius yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Tidak hanya kualitas pembangunan yang menjadi buruk, tetapi juga integritas pemerintah daerah dipertaruhkan,” ujar Torkis.
Ia menyerukan agar pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik korupsi ini. Torkis berharap bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat ditegakkan untuk mencegah kerugian negara dan memastikan proyek pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Tapanuli Selatan.
Dan Kepada reken rekan insan pers tolong jangan hanya fokus mengkritik kondisi pekerjaan proyek dilapangan, mari kita urai dan kita telusuri apa penyebab terjadinya kualitas pekerjaan yang mengecewakan.
Pernyataan ini diharapkan menjadi awal dari upaya pembersihan sistem pengadaan proyek di Kabupaten Tapsel agar berjalan sesuai aturan yang berlaku dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.













