Scroll untuk baca artikel
Whatsapp image 2026 01 21 at 07.33.20
Gunung MeletusHukum & KriminalKeamanan Siber

Galian C diduga ilegal Aktivitas di wilayah Hukum Kecamatan Ukui, APH Terkesan Tutup Mata

busernett88
×

Galian C diduga ilegal Aktivitas di wilayah Hukum Kecamatan Ukui, APH Terkesan Tutup Mata

Sebarkan artikel ini
Img 20241207 Wa0036

UKUI, Busernet.co.id || ESDM Provinsi Riau telah menjelaskan dengan tegas prosedur izin galian c atau tanah urug atau disebut tanah timbun wajib memiliki izin, namun tersorot aktivitas galian c diduga ilegal untuk dikomersialkan tepatnya aktivitas di seberang jalan lintas timur, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Selasa (04/12/2024).

Aktivitas Galian C diduga ilegal aktivitas tersorot diseberang jalan lintas timur dari bahu jalan jangkauan kurang lebih 500 (lima ratus) meter kedalam tepatnya diarea demat kebun sawit masyarakat.

Tersorot beberapa truk mobil angkut tanah dan menurunkan tanah tersebut diseberang jalan lintas timur diarea tempat pembangunan ruko dan diduga tanah timbun dijual atau dikomersialkan.

Pasalnya tidak terlihat tanda-tanda aktivitas galian c itu legal atau mengantongi izin dan menurut informasi galian c milik perorangan bukan atas nama badan usaha. selain itu belum ada informasi yang di dukung memiliki dokumen izin lingkungan dan dokumen rencana penambangan dan adanya persetujuan akhir dari Dinas ESDM Provinsi Riau.

Narasumber enggan disebut nama bahwa “aktivitas Galian C milik itu siregar bang. Galian C itu aktivitas kurang lebih 1 (satu) minggu. Galian C itu terlihat dibawa dan diturunkan atau dijual didepan untuk pembangunan bangunan ruko diseberang jalan lintas timur”, ujarnya.

Selain itu cara kerja mereka mengambil tanah timbun itu agar tidak dianggap menggali tambahnya, tanah itu digali dan diangkut ke mobil truk dibawa keluar lalu bekas galian itu didatarkan agar tidak ketahuan bang, ucapnya.

Anehnya Aparat Penegak Hukum (APH), sambungnya tidak ada tindakan pengamanan saat aktivitas galian tanah timbun dan terkesan tutup mata, padahal terlihat itu mobil lalu lalang diangkut melewati jalan aspal lintas timur, tuturnya.

Dari keterangan LSM yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa galian c itu bermain juga malam hari dan ia mengaku di back up oknum wartawan, ujarnya.

“Selanjutnya, Menurut Penjelasan Holi sebagai Staf Minerba ESDM Provinsi Riau, saat dikonfirmasi terkait perizinan yang sah, terhadap para pelaku usaha pertambangan mineral non logam yang mengkomersialkan kepada masyarakat dan perusahaan. Disampaikannya tentang hal-hal pengurusan perizinan pada pertambangan dan izin lingkungan.

“Jika tidak memiliki izin yang lengkap terhadap pertambangan galian C maka tindakan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan ada sanksi pidananya. Melalui Aparat Penegak Hukum harus segera menindaklanjuti, karena pajak dan dampak terhadap lingkungan harus diperhatikan. Tentu harus memiliki AMDAL, IUP, IPP, dan Izin Persetujuan Akhir dari ESDM Provinsi,” paparnya

Sambungnya lagi apabila dia beroperasi tiba-tiba setelah satu minggu berhenti dia sebenarnya harus ditangkap tangan. tangkap tangan dia tidak bisa mengelak ada alat beratnya dan ada orangnya kan, kalau hanya bekas susah kita dia bisa ngelak tapi kalau tangkap tangan saat aktivitas dia tidak bisa ngelak, ucapnya.Img 20241207 Wa0034

Lebih lanjut ketika ada puluhan mobil angkut tanah timbun di lokasi tambahnya, lalu mengaku pengawas dan tidak punya izin badan usahannya maka peran ESDM dari sisi pengawasan terbatas karena lebih tindakan dari APH intinya bukan hanya dihentikan sebenarnya tapi harus ditangkap. Kalau dihentikan kita pergi dia akan tambang lagi jadi tidak ada jaminan jika hanya dihentikan.

Terpisah dikonfirmasi kapolsek ukui terkait galian c diduga ilegal tersebut, “anggota polsek segera turun ke lokasi”, pungkasnya.

Terpantau setelah dikonfirmasi terkait galian c itu excavator atau alat berat keluar dari lokasi penggalian dan diparkirkan diseberang jalan terkesan seperti pembiaran dan tidak ada pengamanan.

Secara aturan ditegaskan dalam UU No 3 Tahun 2022 itu, dipasal 158 itu ada klausa berbunyi bahwasanya barang siapa yg melakukan kegiatan penambangan tanpa izin itu merupakan suatu tindak pidana dan akan dikenai sanksi kurungan 5 tahun penjara atau denda sebesar-besarnya seratus milyar. Nah karena dia sanksi pidana tentu domainnya Aparat Penegak Hukum (APH), tutur holi staf minerba ESDM Provinsi Riau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten dilindungi!!!